Kemiskinan di Aceh

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2004 – 2010

Tahun	Jumlah (Ribu Jiwa)			Persentase
	Kota	Desa	Jumlah	Kota	Desa	Jumlah
2004	198,70	957,50	1.156,10	17,49	32,57	28,37
2005	222,90	943,50	1.166,40	19,04	32,60	28,69
2006	226,90	922,80	1.149,70	19,22	31,98	28,28
2007	218,80	864,70	1.083,60	18,68	29,87	26,65
2008	195,80	763,90	959,70	16,67	26,30	25,53
2009	182,20	710,70	892,90	15,44	24,37	21,80
2010	173,37	688,48	861,85	14,65	23,54	20,98

Penduduk Miskin / Maret 2011

            Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Aceh pada tahun 2011 sebesar 19,57 persen. Angka ini menurun dibandingkan dengan tahun 2010 yang sebesar 20,98 persen. Penurunan persentase penduduk miskin tersebut terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

            Pada periode 2010 - 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan menurun. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Inflasi / Juli 2011

            Pada bulan Juli 2011 di Kota Banda Aceh terjadi inflasi sebesar 1,16 persen. Di Kota Lhokseumawe juga terjadi inflasi yaitu sebesar 0,44 persen dan Provinsi Aceh inflasi sebesar 0,81 persen.

            Inflasi yang terjadi di Kota Banda Aceh secara umum disebabkan oleh kenaikan harga pada Kelompok Bahan Makanan dengan inflasi 3,43 persen; Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga inflasi sebesar 1,32 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau inflasi sebesar 0,78 persen; Kelompok Sandang inflasi sebesar 0,36 persen dan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar inflasi sebesar 0,08 persen.

Inflasi di Pedesaan / Juli 2011

            Pada Juli 2011, di daerah pedesaan di Provinsi Aceh terjadi inflasi sebesar 0.63 persen inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Bahan Makanan, Transportasi dan Komunikasi, sementara Pendidikan, Rekreasi dan olah raga masing-masing sebesar 0.86 persen, 0.80 persen dan 0.52 persen.

            Dari 10 Provinsi di wilayah Sumatera yang dilaporkan pada Juli 2011, Semua Provinsi terjadi inflasi di pedesaan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Jambi yaitu sebesar 1.06 persen dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 0,42 persen. 

Keadaan Ketenagakerjaan / Februari 2011

            Jumlah angkatan kerja di Provinsi Aceh pada Februari 2011 mencapai 2,069 juta orang, bertambah sekitar 136 ribu orang dibanding Februari 2010 sebesar 1,933 juta orang.

            Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Aceh pada Februari 2011 mencapai 1,898 juta orang, bertambah sekitar 131 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2010 sebesar 1,767 juta orang.

            Jumlah penganggur pada Februari 2011 sebesar 171 ribu orang mengalami peningkatan sekitar 5 ribu orang dibandingkan keadaan Februari 2010 sebesar 166 ribu orang.

            Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Aceh pada Februari 2011 mencapai 8,27 persen, lebih rendah 0,33 persen dari TPT bulan Februari 2010 sebesar 8,60 persen.

            Situasi ketenagakerjaan pada bulan Februari 2011 ditandai dengan meningkatnya jumlah pekerja di beberapa sektor. Sektor yang mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi dibandingkan dengan keadaan Februari 2010 adalah sektor industri pengolahan. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan jumlah tenaga kerja tertinggi adalah sektor konstruksi.

            Dari sisi gender, pada Februari 2011 sekitar 35,4 persen tenaga kerja perempuan bekerja dengan status pekerja tidak dibayar/pekerja keluarga sedangkan laki-laki sebesar 8,9 persen. Sementara itu, sekitar 32,27 persen tenaga kerja laki-laki bekerja dengan status buruh/karyawan/pegawai dan perempuan sebesar 28,4 persen.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh >> http://www.aceh.bps.go.id/

Review Bab 1

Review Bab 1

Apa itu Micro Finance?

Untuk menanggapi permintaan dari kalangan menengah kebawah pada negara berkembang. Namun pada tahun 70-an, produk dan metodeloginya mulai dikembangkan yang sekarang dikenal dengan "microfinance". Adapun jasa yang diberikan oleh "microfinance" itu sendiri berupa simpan - pinjam, asuransi, dan mentransfer uang. Dari semua itu adalah tujuan daripada "microfinance" ini sendiri.

          Umumnya studi ini diterima sebagai alat yang sangat luar biasa bagi ekonomi pembangunan. Institusi keuangan mikro ini melayani masyarakat miskin dan masyarakat yang pendapatannya rendah.

          Biasanya pelanggan yang datang kemari adalah masyarakat kurang mampu yang mengambil keuntungan serta kemudahan untuk menunjang bisnis mereka. Yang membuat institusi keuangan mikro ini berbeda dari institusi-institusi lainnya ialah, institusi keuangan ini memiliki gagasan dalam pengembangan kondisi dengan melihat sisi dari pendapatan si peminjam.
          Jadi sudah jelaslah mengapa lembaga Keuangan Mikro ini dianggap sebagai "tool" atau "alat" sebagai pembangunan perekonomian pada negara berkembang.

1. Microcredit (Kredit Mikro)

Microcredit merupakan kredit kecil yang diberikan kepada klien dari bank maupun lembaga keuangan lainnya. Microcredit dapat ditawarkan tanpa jaminan kepada perorangan maupun kelompok.

2. Kredit Mikro dan Keuangan Mikro

Sering kali penggunaan istilah ini salah. Kurangnya penjelasan tentang kegunaannya, bahkan di sektor pembangunan, adalah suatu alasan dimana hal ini harus dibedakan sejak awal.
          Dimana Kredit Mikro merupakan bagian dari bidang keuangan mikro. Kredit Mikro merupakan layanan terhadap pengusaha yang pendapatannya rendah. Sementara, Keuangan Mikro mencakup kedalam kredit, tabungan dan jasa keuangan  seperti asuransi dan uang transfer.

3. Siapakah Klien dari Keuangan Mikro?

Klien dari keuangan mikro adalah "aktif secara ekonomis miskin" atau orang-orang berpenghasilan rendah
yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Klien harus memiliki peluang ekonomi dan keterampilan kewirausahaan sebagai uang yang mereka terima tidak harus digunakan untuk konsumsi, tetapi untuk tujuan produktif.

4. Keuangan Mikro dan Rentenir

Pada rentenir biasanya, kepentingan biaya hampir selalu jauh melebihi apa yang dibebankan oleh LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dan para peminjamnya tidak memiliki jenis perlindungan dari penyalahgunaan
perilaku,  kasarnya penarikan pinjaman atau praktek pinjaman tidak adil.

5. Keberlanjutan Keuangan 

Untuk menjalankan usaha, lembaga keuangan dan pada umumnya semua perusahaan, pastilah sangat memerlukan dana. Ini dapat muncul dalam beberapa cara berbeda: mereka dapat menerbitkan saham (apa yang secara teknis disebut ekuitas) atau akses apa yang disebut pembiayaan utang, yang biasanya dalam bentuk obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian bank dapat mengumpulkan tabungan dari klien mereka. Sumber penambahan dapat berasal dari sumbangan, hibah maupun pinjaman lunak (kredit di bawah harga pasar). 

6.Pandangan Masa Depan

Kita mendefinisikan keuangan mikro sebagai penyediaan jasa keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang seharusnya dapat dikeluarkan dari sistem keuangan formal. Harapannya bahwa definisi ini berubah setelah pengenalan dari penyediaan dari beberapa pelayanan tersebut dan penambahan kedalam sistem finansial formal. Pada saat sekarang ini, pengaksesan sumber keuangan mikro sudah banyak tersedia dan tidak terbatas di setiap pasar modal. Dan yang paling penting adalah bukti dari perkembangan yang memperlihatkan bahwa industri berada di peningkatan yang cepat dalam 30 tahun terakhir.

Tugas 1: Kemiskinan yang terjadi di daerah Tanjung Balai Asahan

Angka kemiskinan di kota Tanjungbalai pada tahun 2009 dan tahun 2010 berdasarkan Badan Pendataan Statistik (BPS), bahwa angka kemiskinan di kota Tanjungbalai tinggi atau lebih tinggi dengan angka kemiskinan tingkat nasional,di mana angka kemiskinan di Kota Tanjungbalai yakni sebesar 17,09 persen dibanding dengan angka kemiskinan nasional yakni 15 persen. Berdasarkan atau dibadingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, angka kemiskinan semakin bertambah atau tinggi. Di mana angka kemiskinan pada tahun 2006 sebesar 12,37 persen, pada tahun 2007 sebesar 11,30 persen dan pada tahun 2008 sebesar 18,35 persen.

Sebagian besar penduduk tanjung balai adalah nelayan yang mengkap ikan dengan peralatan atau perlengkapan kapal boat yang masih belum memadai, tedakang dapat menghambat mereka untuk berlayar menangkap ikan karena beberapa hal cuaca buruk seperti gelombang besar disertai angin yang kencang, atau terjadinaya pendangkalan sungai asahan menyebabkan para nelayan mengurungkan diri untuk pergi melaut. Di mana belakang ini sering terjadi hal tersebut menyebabkan mereka menjadi tidak mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. 

Seperti yang dialami oleh Paman saya sendiri yang bernama Sulaiman, beliau merupakan kepala keluarga yang memiliki 1 istri dan 3 anak, beliau merupakan seorang pelaut yang bekerja bersama seorang toke keturunan tionghua (Cina). Penghasilannya hanya berkisar Rp 50.000 - Rp 100.000/bulan dengan tanggungan 2 anak yang masih sekolah di bangku SD dan seorang masih balita, beliau terdakang merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan penghasilannya. Untuk membeli perlengkapan, pakaian seragam sekolah, serta susu anaknya yang masih balita.Untuk menutupi atau mencukupi kekurangannya, pada saat tidak melaut, dia bekerja menjadi seorang tukang ojek, dengan penghasilan Rp 10.000 - Rp 30.000/hari, karena selain tukang ojek di tanjung balai juga terdapat banyaknya tukang becak yang merupakan saingannya. 

Hal ini seharus tidak boleh dibiarkan berlarut-larut terjadi. pemerintah setempat harus segera mengambil tindakan yang bagus untuk mengatasi hal kemiskinan dengan cara pembinaan, program-program khusus seperti mengajarkan untuk berwirausaha dengan meberikan pinjaman yang sesuai, mengajarakan hal-hal mengenai kewirausahaan, dan dengan demikian diharapkan dapat mengetaskan persoalan kemiskinan yang terjadi.

KEBANYAKAN MASYARAKAT PESISIR ; Masih Hidup dalam Kemiskinan

15/09/2011 09:06:03 YOGYA (KR) – Indonesia merupakan negara yang memiliki pantai dan laut terbesar di dunia. Namun, masyarakat pesisirnya kebanyakan masih hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat pesisir salah satunya melalui hukum atau kebijakan pemerintah yang mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dr Mukti Fajar ND mengemukakan hal itu di Kampus Terpadu UMY, Selasa (13/9) petang. Pemikiran tersebut merupakan hasil paper mengenai Community Development Policy Toward Poverty Reduction in Indonesia; Case Study of Coastal Communities in the Southern Coast of Java Island. Paper itu bakal dipresentasikan dalam 1st Organisational Governance Conference Kamis-Jumat (15-16/9) di De Montfort University Leicester, Inggris. Karya tulis tersebut berdasar penelitian Dr Mukti Fajar bersama dua rekannya, yakni Ahdiana SH MHum dan Drs Wihandaru MSi yang mengambil lokasi penelitian di beberapa pantai selatan DIY. Dijelaskan Mukti, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai kebijakan untuk mengurangi kemiskinan bagi masyarakat pesisir, salah satunya melakukan kerja sama dengan perusahaan bank. “Pelaksanaan kerja sama diwujudkan dalam program pinjaman lunak maupun mendirikan usaha kecil perikanan,” ujar Mukti yang juga penulis Analisis KR tersebut. Kepala Lembaga Pengembangan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M-UMY) ini juga menuturkan, dalam permasalahan tersebut hukum dalam hal ini kebijakan pemerintah atau peraturan perundangan seharusnya mampu mengarahkan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan bangsa. Misal diwujudkan dalam peraturan nasional maupun daerah yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pesisir. Dalam menentukan peraturan tersebut dalam pemaparan Mukti, seharusnya ada pertimbangan dasar, misalnya dengan melihat budaya dan nilai-nilainya.